Pelatihan ini merupakan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) bagi PNS yang bekerja di bidang perencanaan pembangunan. Diharapkan akan memiliki dampak terhadap peningkatan kompetensi perencana, produktifitas dan kualitas kebijakan serta rencana yang dihasilkan oleh unit-unit perencanaan di pemerintah pusat dan atau daerah.
Arsip:
Uncategorized
Pelatihan ini merupakan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) bagi PNS yang bekerja di bidang perencanaan pembangunan. Diharapkan akan memiliki dampak terhadap peningkatan kompetensi perencana, produktifitas dan kualitas kebijakan serta rencana yang dihasilkan oleh unit-unit perencanaan di pemerintah pusat dan atau daerah.
Pelatihan Tata Ruang ini diperlukan untuk menyiapkan perencana di institusi perencanaan daerah agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas fungsional perencanaan, baik dalam jumlah maupun kemampuan perencana. Pemahaman dan kemampuan peserta dapat dilakukan dengan memberikan teori, konsep, metoda dan teknik yang diperlukan untuk menyusun/membuat perencanaan tata ruang.
Pelatihan ini berperan dalam meningkatkan kemampuan Aparat Pemerintah Kota Bontang terkait dengan pelaksanaan perencanaan partisipatif serta transparansi dan akuntabilitas untuk setiap kegiatan program pemerintah. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai konsep perencanaan partisipatif, langkah-langkah teknis pelaksanaan serta kriteria pencapaiannya.
Sejalan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, DPRD sebagai lembaga yang mewakili rakyat di daerah dituntut peran aktifnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Untuk menjalankan masing-masing fungsi dengan optimal, diperlukan satu mekanisme kerjasama dengan lembaga eksekutif dan masyarakat sehingga DPRD bisa menjadi wakil rakyat sekaligus menjadi lembaga kontrol yang efektif bagi eksekutif.
Pelatihan ini diselenggarakan sesuai dengan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Bontang untuk mengoptimalisasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan tersedianya sarana dan prasarana masyarakat kelurahan/desa (kebijakan Program Bantuan Pembangunan Kelurahan/desa di kota Bontang)
Wilayah pesisir adalah kawasan dengan karakteristik, problema dan konflik yang unik dan kompleks. Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terintegrasi merupakan kunci bagi pemecahan problem dan konflik di wilayah itu. Pelatihan ini memperdalam studi-studi dan meningkatkan keilmuwan serta ketrampilan yang terkait untuk mendukung hal itu.
Pelatihan ini merupakan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) bagi PNS yang bekerja di bidang perencanaan pembangunan. Diharapkan akan memiliki dampak terhadap peningkatan kompetensi perencana, produktifitas dan kualitas kebijakan serta rencana yang dihasilkan oleh unit-unit perencanaan di pemerintah pusat dan atau daerah.
Wilayah pesisir adalah kawasan dengan karakteristik, problema dan konflik yang unik dan kompleks. Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terintegrasi merupakan kunci bagi pemecahan problem dan konflik di wilayah itu. Pelatihan ini memperdalam studi-studi dan meningkatkan keilmuwan serta ketrampilan yang terkait untuk mendukung hal itu.
P E L A K S A N A A N
Waktu : 29 September – 22 Oktober 2003
Tempat : Wisma LPP, Yogyakarta
Bentuk Kerjasama : Kerjasama antara Prolat PKD dengan Pusbindiklatren Bappenas
Jumlah Peserta : 22 peserta
Kompetensi yang dihasilkan :
Pelatihan ini diarahkan untuk dapat memberikan tentang pemahaman keberadaan dan kondisi sumber daya kota secara kuantitatif dan kualitatif sebagai suatu modal dasar bagi pengelolaan kota yang baik, optimal dan efisien. Pelatihan juga memberikan kompetensi khusus untuk mengenali sumber daya kota, memahami permasalahan dasarnya serta mengelola dengan baik sumber daya kota tersebut.