Workshop ini diselenggarakan dengan konsep Lesson Learned. Membahas tata ruang kawasan perkotaan untuk Kabupaten Sumenep. Dilaksanakan selama 2 hari dengan 20 peserta (10 – 11 Juli 2007). Workshop terselenggara atas kerjasama antara MPKD UGM dengan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.
Arsip:
Uncategorized
Dilaksanakan selama 5 hari (25 – 29 Juni 2007) dengan 25 peserta di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Merupakan kerjasama antara MPKD UGM dengan Bappeda Kabupaten Kutai Timur.
Merupakan 2 hari workshop yang membicarakan kerjasama antara pemerintah swasta dalam pengadaan pelayanan publik di daerah. Pelatihan diikuti oleh 22 peserta anggota DPRD Kabupaten Bone (17 – 18 April 2007). Merupakan kerjasama antara MPKD UGM – JMD – dan DPRD Kabupaten Bone.
Pelatihan ini merupakan bagian dari kerjasama dengan Bappenas dalam rangka peningkatan kompetensi, produktivitas dan profesionalisme perencana di seluruh Indonesia
PE L A K S A N A A N
Waktu : 5 – 20 Juni 2006
Tempat : MPKD UGM , Yogyakarta
Bentuk Kerjasama : Kerjasama MPKD UGM dengan Pusbindiklatren Bappenas
Jumlah peserta : 18 orang
Pelatihan ini merupakan angkatan kedua dari dari pelatihan bagi anggota DPRD Kota Pekalongan
PE L A K S A N A A N
Waktu : 21 – 23 Mei 2006
Tempat : Wisma MM UGM , Yogyakarta
Bentuk Kerjasama : Kerjasama Prolat PKD dengan DPRD Kota Pekalongan
Jumlah peserta : 16 orang
Kompetensi yang dihasilkan : peningkatan pemahaman substansi dan wawasan tentang fungsi dan peran DPRD
Sebagai mitra sejajar bagi Eksekutif di Pemerintahan Daerah, UU No 32 Tahun 2004 yang mulai berlaku efektif 15 Oktober 2004, dalam pasal 41, memuat tentang substansi fungsi dan peran pokok DPRD, yang disebutkan pada pokoknya meliputi 3 peran pokok yaitu:
• Fungsi Legislasi, atas pembuatan dan penetapan Peraturan Daerah,
• Fungsi Anggaran, yang berkaitan dengan pembahasan dan penetapan APBD,
• Fungsi Pengawasan, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah, pelaksanaan pembangunan yang tercermin dalam APBD serta pengawasan atas tata laksana pemerintahan daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah.
Dengan fungsi serta peran seperti tersebut di atas, DPRD dituntut untuk bisa secara cepat dan tepat membaca dan menelaah kegiatan-kegiatan pembangunan berbagai sumber informasi sebagai bagian dari proses pemahaman atas permasalahan-permasalahan daerahnya yang akan bermanfaat dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra sejajar Eksekutif Pemerintah Daerah.
Pelatihan ini dilaksanakan atas kebutuhan panitia satlak Kabupaten Tasikmalaya yang telah memenangkan kompetisi program tingkat Propinsi Jawa Barat. Sebagai tindaklanjut atas kemenangan tersebut tim satlak dan monev membutuhkan dasar pengetahuan serta pemahaman untuk monitoring dan evaluasi program. Di dalam pelatihan ini, Prolat PKD membantu memberikan konsep dasar, teknik dan metode serta latihan-latihan untuk monitoring dan evaluasi program.
P E L A K S A N A A N
Waktu : 3 – 6 April 2006
Tempat : Wisma MM-UGM & MPKD-UGM, Yogyakarta
Bentuk kerjasama : Kerjasama Prolat PKD – MPKD UGM dan Satlak Monev PPK Kabupaten Tasikmalaya
Jumlah peserta : 17 orang
Kompetensi yang dihasilkan : menghadiri latihan monitoring dan evaluasi proyek (certificate of attendance)
Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan skala kewenangannya. Dengan demikian, tanggung jawab pelaksanaan dan keberhasilan program-program pembangunan daerah lebih bertumpu pada kemampuan daerah dalam mengelola berbagai sumberdaya yang ada. Demikian pula dengan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, yang harus selalu ditingkatkan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.
Pelatihan ini diperlukan untuk menyiapkan perangkat di institusi pemerintahan daerah agar memahami konsep dan praktek kemitraan pemerintah swasta secara mendalam dan dalam rangka mewujudkan efisiensi pelayanan publik. pemahaman dan kemampuan peserta untuk dapat membangun kemitraan dalam pembangunan perlu dilakukan dengan jalan memberikan teori, konsep, metode dan tenik serta pendalaman latihan perencanaan baik melalui studi kasus, kerja tim, exercise dan kajian pengalaman empirik.
Pelatihan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pemerintah pusat dan daerah termasuk perencana dalam meningkatkan potensi sumberdaya usaha kecil dan menengah serta agribisnis di daerah. Pelatihan ini menyiapkan pengetahuan dan ketrampilan dalam menjadikan produk yang dihasilkan UKM dan agribisnis menjadi komoditas ekspor, mnarik investor dan menjalin kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan kualitas produk yang ada. Pelatihan difokuskan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusig berupa pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mendukung usaha kecil dan menengah serta agribisnis.