LATAR BELAKANG

Mengingat fakta bahwa Indonesia terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu Lempeng Benua Asia, Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik, maka risiko terjadinya bencana alam karena faktor alami, yaitu akibat aktivitas vulkanik dan tektonik, sangat tinggi, misalnya bencana gunung meletus, gempa bumi, longsor, dan tsunami. Bencana tsunami tersebut juga diperparah sebab Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua per tiga areanya merupakan perairan. Tak hanya tsunami, kondisi tersebut juga memicu bencana lainnya seperti banjir rob, abrasi, dan angin kencang. Kemudian, jika menganut pendapat dari United Nations International Strategy for Disaster Reduction tentang definisi bencana, maka risiko bencana yang dapat terjadi di Indonesia belum berhenti sampai situ. Hal ini mengingat yang dimaksud dengan bencana juga termasuk kerusakan-kerusakan akibat ulah manusia seperti yang akhir-akhir ini kian marak terjadi, misalnya pemanasan global dan banjir. Dengan adanya risiko-risiko tersebut maka Indonesia harus memiliki sistem perencanaan dan implementasi penanggulangan bencana yang baik. read more

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Amanat UU/PP tentang Pariwisata, maka disarankan bahwa setiap Pemda harus menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah/RIPPARDA, sebagai acuan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan pariwisata. Selama ini , sebagian Pemda menghadapi kesulitan untuk menyusun dokumen RIPPARDA yang bagus dan berkualitas, serta dapat diimplementasikan dengan efektif. Diperlukan pelatihan penyusunan RIPPARDA untuk staf Pemda agar dapat menyusun RIPPARDA dengan baik dan benar. read more

LATAR BELAKANG

Pengumpulan data untuk tata ruang dapat dilakukan secara langsung terhadap obyek (pengumpulan data primer) atau dengan cara mengumpulkan dokumen catatan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya oleh seseorang atau lembaga (pengumpulan data sekunder). Pilihan untuk menggunakan cara pengumpulan data primer atau data sekunder perlu disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia agar dapat diperoleh data yang
lengkap pada saat dihadapkan pada kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam proses pengumpulan data. Permasalahan yang akan dihadapi pada saat pengumpulan data antara lain berupa luas area yang akan diamati atau diukur, kesulitan medan, ragam dan banyaknya obyek yang akan diambil datanya, data kondisi masa lalu hingga masa kini yang sangat dibutuhkan untuk memahami kecenderungan yang terjadi, dan maih banyak lagi. read more

LATAR BELAKANG

Sifat rencana detil tata ruang sebagai “jembatan” antara rencana umum di atasnya dan rencana lebih detil berupa zonasi atau pun rencana tata bangunan dan lingkungan atau sifat lain sebagai “sekoci” (bila aturan di bawahnya belum/tidak ada atau cukup menggunakan rencana detail saja) bagi implementasi langsung bagaimana pemanfaatan dan pengendalian ruang, membuat rencana detail ini perlu mengelaborasi semua data dan informasi dari banyak aspek terkait secara detail dan mampu dioperasionalisasikan pula. Bahkan, sangat direkomendasikan bahwa rencana detail ini mampu menghasilkan informasi maupun analisis detilnya di tingkat bagian wilayah perencanaan yang ada yang mempunyai kompleksitas potensi dan masalah ruang yang tinggi, seperti di tingkat
wilayah kota (BWK, zona, atau blok). Dalam level teknis, cakupan materi yang harus dihasilkan dalam rencana detil ini pun harus bisa ditindaklanjuti dalam skala bangunan (intensitas bangunan (kepadatan, ketinggian, sempadan)
dan blok peruntukan tersebut ( jaringan prasarana dan sarana, jaringan ruang terbuka, dan sebagainya). Pelatihan penyusunan rencana detail tata ruang menjadi sebuah media yang diharapkan bisa memfasilitasi kebutuhan
pihak-pihak terkait dalam mengasah pengetahuan, pemahaman, sekaligus ketrampilan (aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik). Kedalaman pelatihan pun bisa bervariasi sesuai dengan latar belakang dan target yang ingin
dicapai, mulai dari pengenalan (dasar), pelanjutan (intermediate), atau pendalaman (advance) melalui kasus-kasus umum (generik) dari RDTR yang sudah ada maupun kasus khusus yang diangkat. read more

LATAR BELAKANG

Tiap kota memiliki keunikan karakter, sejarah dan budaya warga yang terekspresi pada hadirnya kawasan-kawasan yang memiliki kekentalan sejarah dan aset pusaka. Dalam praktik pembangunan perkotaan, kawasan pusaka tersebut sering tidak cukup mendapat perhatian dibanding pembangunan fisik yang berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Sesungguhnya, kota tanpa kesadaran sejarah warganya (collective memory) seperti orang hilang ingatan. Kota yang memelihara pusaka akan memiliki banyak referensi untuk berdiri mantab, percaya diri, dan dapat dengan mudah dikenali, diapresiasi dan dicintai warganya juga dikagumi warga lainnya. Tidak berarti pula bahwa kawasan pusaka tidak boleh berubah dan berkembang. Perubahan menanggapi tantangan zamannya adalah proses yang melihat ke masa depan, namun tanpa kehilangan aset dan nilai yang berharga yang harus dilestarikan. Proses ini adalah pelestarian dalam arti melakukan perubahan yang terkendali. Pengelolaan kawasan pusaka dengan memelihara aset pusaka sekaligus memanfaatkan dan mengembangkannya merupakan salah satu tantangan bagi kompetensi para pengelola kota saat ini. read more

LATAR BELAKANG

Sifat rencana detil tata ruang sebagai “jembatan” antara rencana umum di atasnya dan rencana lebih detail berupa zonasi atau pun rencana tata bangunan dan lingkungan atau sifat lain sebagai “sekoci” (bila aturan di bawahnya belum/tidak ada atau cukup menggunakan rencana detail saja) bagi implementasi langsung bagaimana pemanfaatan dan pengendalian ruang, membuat rencana detail ini perlu mengelaborasi semua data dan informasi dari banyak aspek terkait secara detil dan mampu dioperasionalisasikan pula. Bahkan, sangat direkomendasikan bahwa rencana detail ini mampu menghasilkan informasi maupun analisis detailnya di tingkat bagian wilayah perencanaan yang ada yang mempunyaikompleksitas potensi dan masalah ruang yang tinggi, seperti di tingkat
wilayah kota (BWK, zona, atau blok). Dalam level teknis, cakupan materi yang harus dihasilkan dalam rencana detail ini pun harus bisa ditindaklanjuti dalam skala bangunan (intensitas bangunan (kepadatan, ketinggian,
sempadan) dan blok peruntukan tersebut ( jaringan prasarana dan sarana, jaringan ruang terbuka, dan sebagainya). Pelatihan penyusunan rencana detail tata ruang menjadi sebuah media yang diharapkan bisa memfasilitasi kebutuhan pihak-pihak terkait dalam mengasah pengetahuan, pemahaman, sekaligus ketrampilan (aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik). Kedalaman pelatihan pun bisa bervariasi sesuai dengan latar belakang dan target yang
ingin dicapai, mulai dari pengenalan (dasar), pelanjutan (intermediate), atau pendalaman (advance) melalui kasus-kasus umum (generik) dari RDTR yang sudah ada maupun kasus khusus yang diangkat. read more

LATAR BELAKANG

Peraturan Zonasi (PZ) merupakan salah satu alat untuk pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang. Saat ini, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 tahun 2011, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, PZ perlu dibuat jika Daerah telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disahkan dalam bentuk Perda tapi belum disertai PZ. Jika Daerah belum memiliki RDTR yang sah dalam bentuk Perda, penyusunan RDTR perlu disertai
dengan penyusunan PZ. Rencana Tata Ruang Wilayah yang wilayah perencanaannya mencakup kabupaten/kota dibuat pada peta skala kecil sehingga belum cukup untuk dipakai sebagai alat untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan yang diminta oleh pelaku pembangunan, untuk itu perlu disusun RDTR yang dibuat pada peta skala besar (1: 5.000). Dalam peta skala besar tersebut, nampak informasi tentang apa yang ada atau direncanakan di dalam persil dan persil sekitarnya. Peraturan zonasi memberi kejelasan dengan secara eksplisit mengatur ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diijinkan, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, prasarana minimal yang dibutuhkan pada zona atau sub zona dan ketentuan pelaksanaan yang memberi kejelasan tentang variansi kegiatan yang terjadi saat ini atau masa yang akan datang dalam zona yang telah ditetapkan kegiatan pemanfaatan ruangnya. Bagaimana penanganan terhadap kasus kegiatan pemanfaatan ruang yang telah
ada hingga saat ini tetapi tidak sesuai dengan yang direncanakan, atau keinginan pelaku pembangunan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya merupakan contoh kasus yang perlu disikapi oleh pemberi ijin. read more

LATAR BELAKANG

Tanah merupakan elemen yang krusial menentukan perkembangan kota. Persoalannya adalah bahwa tanah kota cenderung terbatas, sementara perkembangan kota terus menuntut kebutuhan akan tanah. Pada saat yang sama, komersialisasi dan privatisasi tanah kota semakin meningkat penguasaan dan akumulasi tanah perkotaan semakin
terjadi. Akibatnya adalah semakin sulitnya mendapatkan tanah untuk kepentingan publik. Mereka yang miskin juga semakin tidak mempunyai akses terhadap tanah dan kecenderungannya kemudian menjarah tanah-tanah umum yang seringkali mempunyai fungsi lingkungan, antara lain di sepanjang bantaran sungai. read more

LATAR BELAKANG

Strategi pengelolaan prasarana kota/perkotaan dan sistem pengelolaan ini sangat lah beragam. Ada kalanya sebuah kota mampu mengelolanya secara mandiri, tetapi banyak kota yang memerlukan pendampingan atau pun dukungan beberapa pihak untuk membantu penyediaan maupun pengelolaannya. Beberapa pertimbangan atau
analisis dalam memilih strategi dan sistem ini pun juga tidak kalah penting, mengingat potensi, masalah, dan kecenderungan yang ada di tiap kota/wilayah juga berbeda. Kondisi/latar belakang yang ada di wilayah tertentu seperti: kebijakan, ekonomi, sosial-budaya dalam masyarakat pun akan cukup signifikan memperngaruhi bagaimana jaminan keberlanjutan sebuah sistem dan strategi yang dipilih. Yang jelas, bagaimana arah dan tujuan pembangunan kota (fisik dan nonfisik) memerlukan pemikiran yang komprehensif atas pengelolaan (yang meliputi proses di awal seperti perencanaan sampai pada proses di akhir seperti monitoring dan evaluasi). read more

LATAR BELAKANG

Perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi di perkotaan, pada akhirnya akan menuntut kebutuhan dan alokasi ruang kota yang semakin besar. Meskipun banyak kota sudah mempunyai rencana ruang kota, tidak seluruh bentuk perkembangan kegiatan kota terwadahi dalam rencana tersebut. Seringkali, rencana ruang kota juga tidak cukup detil dan rinci mengatur berbagai perkembangan kegiatan kota. Dalam konteks komersialisasi lahan kota dan meningkatnya nilai lahan kota, persaingan dan konflik pemanfaatan ruang kota ini semakin meningkat dan seringkali tidak ditemukan solusinya. Akibatnya adalah ruang kota yang semakin tidak tertata, amburadul, dan menurun kualitas lingkungannya. Dalam banyak hal, konflik ruang kota yang tak terselesaikan juga menyebabkan
persoalan dan konflik sosial yang rumit. Pengambil kebijakan dan perencana kota kemudian, berada dalam posisi yang sulit dan seringkali terpojok, bahkan kemudian dianggap gagal. read more